Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Kupas Dinamika Pilkada serentak 2024, berlangsung di Aula Fisip, Jumat (9/8).
Dalam kegiatan ini, Bawaslu Sulut menghadirkan mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Al fitra Salamm dan Plh Ketua Bawaslu Erwin Sumampouw
Kegiatan Bawaslu Goes to Campus ini dibuka langsung Dekan FISIP Unsrat Dr. Ferry Daud Liando.
Erwin mengungkapkan, kampus sangat adalah elemen penting dalam pilkada 2024 ini karena mempunyai SDM yang baik.
“Bawaslu meyakini kampus itu merupakan pusat studi intelektual, karena pastinya mahasiswa punya keberanian, karena masih tinggi integritas dan ideologinya,” Ungkapnya
Ia menambahkan, “Kampus dapat memberikan kami masukan apa yang harus kami lakukan apalagi dinamika politik lokal kali ini yang berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya,” Imbuhnya
Disisi lain, Alfitra memaparkan Pilkada kali ini akan berjalan tidak demokratis dikarenakan Partai Politik (Parpol) tidak menyeleksi calon bersama rakyat.
“Dalam format penjaringan, Parpol tidak konsultasi dengan rakyat dalam rekrutmen, sehingga banyak calon-calon memonopoli partai,” kata Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) itu.
Menurut Alfitra, biaya politik yang sangat besar membuat pada umumnya Parpol memakai mahar politik, sehingga rekrutmen calon kepala daerah tidak lagi demokratis.
“Partai tidak bisa lagi menjaring calon dari masyarakat biasa, karena yang dilihat itu kantongnya (kekayaan),” ungkapnya.
Salamm juga menjelaskan aturan ambang batas menyulitkan dan menghambat dalam pencalonan kepala daerah.
“Persyaratan calon harus 20 persen sangat memperbesar biaya politik, proses rekrutmen ini menurut saya adalah proses yang menyulitkan terpilihnya calon terbaik,” tegasnya.
Diketahui, peserta diskusi merupakan mahasiswa yang tersebar di beberapa kampus yang ada di Manado.
