Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam rapat kerja nasional atau Rakernas V partai di kawasan Ancol, Jakarta Utara, pada Jumat (24/5).Sejumlah topik dibahas oleh Presiden ke-5 saat menyampaikan pidato lebih dari satu jam dalam Rakernas PDIP.Mulai dari proses pemilu, kode pergantian kepemimpinan di PDIP, hingga proyeksi politik dalam kiprah politik nasional mendatang.Berikut lima poin dari pidato politik Megawati dalam Rakernas V PDIPMenangis Terharu Menang Pemilu Megawati berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang selalu mendukung PDIP hingga tetap berdiri tegak menjadi pemenang Pemilu Legislatif tiga kali berturut-turut. Tak kuasa menahan tangis, Megawati menyatakan kemenangan itu terjadi di tengah anomali yang terjadi. Ketua Umum PDIP menyatakan, partai yang pernah melalui badai sejarah, akan tetap berani melawan segala bentuk ketidakadilan. Tercatat sampai tiga kali Megawati menanyakan soal keberanian meminta komitmen pada keadilan. Tiga kali juga dijawab peserta rakernas dengan tegas.“Ya memang ada (kecurangan), saya tahu kok. Kan semuanya pada mengatakan sepertinya tidak (ada kecurangan). (Mereka bilang) ‘oh tidak’; seperti KPU-nya bilang ‘Ohh itu kan jujur, jurdil, jujur adil, luber, langsung, umum, bebas, rahasia’. Padahal itu KPU oleh yang ngomong,” kata Megawati. _Singgung Intervensi Penguasa Megawati, dalam pidato politiknya, menyinggung intervensi kekuasaan dalam putusan 90 Mahkamah Konstitusi. Pengubahan aturan ini memungkinkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi Cawapres Prabowo. Nama Jokowi atau Presiden Joko Widodo disinggung para kader saat ditanya Mega siapa yang harus disalahkan dalam skandal MK. Megawati mengatakan pengingkaran terhadap rakyat dibuktikan melalui praktik penyalahgunaan kekuasaan, dengan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan elektoral. Intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan.Istana Kepresidenan mengatakan Rakernas PDIP merupakan agenda internal. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menilai pidato Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri juga ditujukan untuk internal. “Presiden Jokowi tidak dalam posisi menanggapi pidato Ketum PDIP,” kata Ari kepada Tempo pada Jumat malam, 24 Mei 2024_Sinyal Suksesi di PDIP Ketua Umum PDIP menebar sinyal Puan menjadi suksesornya. Dengan berseloroh, Putri Presiden Sukarno ini meminta tukar posisi dengan Puan, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR.Megawati menggoda Puan yang kerap jalan-jalan terus ke luar negeri untuk kunjungan kerja sebagai Ketua DPR. “Gantian lah sama saya. Saya deh yang jadi ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum,” kata Megawati. Puan, hanya tersenyum mendengar pernyataan Megawati.Pengamat dinasti politik Yoes Kenawas menilai Puan Maharani sebagai kandidat kuat pengganti kepemimpinan ibunya, karena sudah menjalani periode apprenticeship atau masa pendidikan dan persiapan untuk nantinya mengambil alih kepemimpinan PDIP._Kritik Revisi UU Penyiaran hingga MKRevisi UU Penyiaran yang tengah digodok Badan Legislasi DPR turut menjadi perhatian Megawati. Dia mempertanyakan draf revisi yang memuat larangan jurnalisme investigasi.Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini juga menilai kesepakatan untuk membahas pengubahan aturan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan melalui proses yang tidak benar. Pemerintah dan DPR sepakat untuk membahas Revisi UU MK saat masa reses pada Senin,13 Mei 2024.“Selain dilaksanakan tiba-tiba, dan pada masa reses, sepertinya menyembunyikan suatu kepentingan politik yang begitu besar,” kata Megawati.Sikap PDIP pada Pemerintah PrabowoMenyikapi Pemerintahan mendatang, yang akan dipimpin Prabowo Subianto, Megawati mengatakan partainya akan mementingkan check and balances. Keputusan akhir PDIP untuk menjalin kerja sama dengan pemerintahan Prabowo-Gibran akan diumumkan pada akhir acara pada Ahad, 26 Mei 2024.Sikap PDIP ke depan masih harus perlu dicermati dengan seksama. Megawati mengatakan PDIP akan mendengarkan semua suara akar rumput yang menitipkan terlembaganya demokrasi yang sehat, sebagai skala prioritas dalam Rakernas.“Demokrasi juga memerlukan partai politik yang sehat dan terlembaga, serta sistem hukum yang benar benar berkeadilan,” kata Megawati.
