Proses percetakan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) tahun 2024 mendapat pengawasan langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Bahkan proses pengawasan oleh Bawaslu Sulut dilakukan secara langsung pada perusahaan pelaksana percetakan surat suara yakni PT Inpera Pratama Indonesia di Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Minggu 6 Oktober 2024. Hal itu dilakukan guna memastikan kesuaian prosedur yang dilakukan oleh jajaran KPU dan perusahaan penyedia.
“Percetakan logistik sudah dimulai, ada beberapa point penting dalam pengadaan logistik ini yang harus dipastikan oleh Bawaslu seperti tepat prosedur, kemudian tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat mutu” ungkap Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh.
Sementara Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Sulut, Erwin Sumampouw mengatakan, pihaknya harus memastikan ketepatan prosedur pengadaan logistik karena ada konsekuensi hukum yang harus diperhatikan bersama.
Dia menjelaskan pada Pasal 190 a Undang – Undang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang Kepala Daerah jelas mengatur, bahwa Penyelenggara Pemilihan atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sesuai dengan DPT ditambah dengan 2,5 persen dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan KPU.
“Akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 500 Juta dan paling banyak Rp 7,5 Miliar,” jelas Erwin Sumampouw.
Sedangkan Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Sulut, Steffen Linu menegaskan bahwa dalam rangka pencegahan pihaknya akan selalu intens melakukan koordinasi bersama jajaran KPU di daerah. Hal itu guna untuk menjaga pengadaan logistik yang dilakukan hingga distribusi sesuai dengan prosedur.
